Infokpujabar - Pengaruh, Peran, dan Tantangan dalam Membangun Negara - Politik adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara yang mengatur bagaimana sebuah negara dikelola

2025-06-24 | admin3

PDIP Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Tahun Politik 2025

Memasuki tahun 2025, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai salah satu partai politik Indonesia, PDIP fokus pada penguatan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam agenda politiknya.

PDIP memandang tahun 2025 sebagai momentum penting untuk memperkuat demokrasi dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas. Partai ini terus menggalang dukungan melalui program-program sosial yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.

Salah satu fokus utama PDIP adalah pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Melalui berbagai program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PDIP berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Dukungan terhadap pertanian dan industri kreatif juga menjadi bagian dari strategi mereka dalam memperkuat perekonomian lokal.

Di bidang pendidikan, PDIP mengusung kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, serta program beasiswa menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi muda yang kompeten dan siap bersaing di era global.

Bidang kesehatan juga menjadi perhatian serius PDIP. Partai ini berkomitmen untuk memperluas layanan kesehatan dasar dan meningkatkan program kesehatan masyarakat agar dapat menjangkau seluruh warga negara, termasuk di wilayah pelosok. Upaya ini bertujuan menciptakan masyarakat yang sehat sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Selain program-program pembangunan, PDIP juga slot qris menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam dinamika politik yang semakin kompleks, PDIP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan makmur.

Kampanye PDIP di tahun 2025 memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menjangkau pemilih muda yang semakin kritis dan aktif. Dengan pendekatan yang modern dan inovatif, PDIP berusaha membangun komunikasi yang efektif dan transparan dengan masyarakat luas.

Meski menghadapi berbagai tantangan, PDIP optimis dapat mempertahankan dukungan masyarakat melalui kerja nyata dan program yang relevan dengan kebutuhan zaman. Partai ini berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Secara keseluruhan, PDIP di tahun 2025 menegaskan perannya sebagai motor penggerak pembangunan nasional dengan visi yang jelas dan komitmen kuat untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

2025-06-14 | admin3

KPU Jawa Timur: Jangan Jauhi Politik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memberikan peringatan penting kepada masyarakat agar tidak menjauhi politik Indonesia. Pesan ini disampaikan untuk mengingatkan bahwa politik adalah bagian fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak boleh diabaikan atau dihindari. KPU Jawa Timur menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik merupakan kunci utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Banyak masyarakat yang selama ini merasa enggan atau takut terlibat dalam politik karena berbagai alasan, seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik, stigma negatif terhadap politikus, atau ketakutan akan konflik dan perpecahan. Padahal, menjauhi politik justru berisiko membuat suara dan kepentingan rakyat tidak terdengar dan tidak diperhatikan oleh para pemimpin. Politik bukan hanya milik para elit atau pejabat saja, melainkan tanggung jawab setiap warga negara untuk ikut serta di dalamnya, terutama melalui pemilihan umum.

KPU Jawa Timur menegaskan bahwa politik adalah alat untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan aktif dalam politik, masyarakat dapat memilih wakil yang benar-benar mewakili suara mereka dan mampu membawa perubahan positif. Oleh karena itu, menjauhi politik sama saja dengan membiarkan keputusan penting diambil tanpa melibatkan suara rakyat yang sebenarnya. Ini bisa berujung pada kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, partisipasi politik yang tinggi juga https://www.flightplanwine.com/ merupakan tanda bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Di Jawa Timur, KPU secara rutin mengadakan berbagai program sosialisasi dan edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperan aktif dalam proses demokrasi. KPU Jawa Timur mengajak seluruh warga untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih, termasuk mengetahui cara memilih dengan benar dan cerdas agar pemimpin yang terpilih mampu membawa perubahan yang diharapkan.

KPU Jawa Timur juga menyoroti peran generasi muda dalam politik Indonesia. Generasi muda adalah masa depan bangsa dan harus didorong untuk tidak apatis terhadap politik. Melalui pendidikan politik sejak dini, para pemuda diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk berkontribusi dalam membangun sistem demokrasi yang lebih baik. KPU juga mendukung berbagai kegiatan yang melibatkan anak muda agar mereka semakin dekat dan tidak takut untuk berpartisipasi dalam politik.

Selain ajakan untuk tidak menjauhi politik, KPU Jawa Timur juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga suasana politik yang kondusif dan damai. Politik harus menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan bukan ajang pertikaian atau perpecahan. Masyarakat diharapkan bisa menjadi agen perdamaian dengan menolak segala bentuk kekerasan, provokasi, atau berita palsu yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Demokrasi yang sehat membutuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama demi kemajuan bersama.

KPU Jawa Timur juga menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dapat meningkat. Kepercayaan ini sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan minat atau motivasi untuk terlibat dalam politik. KPU berkomitmen terus menjaga kualitas demokrasi di Jawa Timur dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Tidak kalah penting, KPU Jawa Timur mengajak media dan komunitas untuk terus memberikan informasi yang akurat dan edukatif tentang politik dan pemilu. Informasi yang tepat dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Media yang bertanggung jawab juga membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang bijak saat memilih pemimpin.

Secara keseluruhan, KPU Jawa Timur menegaskan bahwa menjauhi politik bukan solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa ini. Sebaliknya, keterlibatan aktif masyarakat dalam politik adalah langkah terbaik untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Pesan ini merupakan panggilan untuk semua warga Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur, agar tidak apatis dan terus berkontribusi dalam kehidupan politik demi masa depan bangsa yang lebih baik.

2025-06-06 | admin3

Bersama Partai Perindo Menuju Indonesia Emas 2030

Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2030, sebuah cita-cita yang dikenal dengan istilah Indonesia Emas 2030. Visi ini mencakup kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, infrastruktur, serta penguatan demokrasi dan keadilan sosial. Mewujudkan visi tersebut tentu membutuhkan peran serta dari seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik. Salah satu partai yang menyatakan komitmennya dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2030 adalah Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo.

Didirikan dengan semangat mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur, Partai Perindo memiliki sejumlah program dan slot depo 10 ribu langkah konkret yang sejalan dengan arah pembangunan nasional jangka panjang. Dalam platform politiknya, Perindo menekankan pentingnya pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur modern yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri.

Salah satu fokus utama Partai Perindo dalam mendukung Indonesia Emas 2030 adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Mereka menyadari bahwa sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Perindo mendorong kebijakan yang mempermudah akses permodalan, pelatihan keterampilan digital, serta penyediaan pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.

Selain ekonomi, Perindo juga menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Menuju Indonesia Emas 2030, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Oleh karena itu, Perindo mendorong reformasi sistem pendidikan yang merata dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mereka mendukung perluasan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil, integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar, serta peningkatan kompetensi guru sebagai garda terdepan pendidikan bangsa.

Dalam bidang infrastruktur, Perindo mendukung pembangunan yang berkeadilan. Infrastruktur tidak hanya dibangun di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah terluar dan tertinggal. Dengan infrastruktur yang merata, mobilitas ekonomi dan sosial akan lebih lancar, membuka lebih banyak kesempatan kerja, serta mempercepat transformasi wilayah menjadi kawasan produktif.

Partai Perindo juga menegaskan pentingnya politik yang bersih dan berpihak pada rakyat. Menuju 2030, demokrasi Indonesia harus makin matang dan sehat. Perindo berupaya menjadi partai yang bersih, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Mereka membuka ruang partisipasi yang luas bagi generasi muda, perempuan, dan kelompok marjinal untuk ikut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Dengan berbagai komitmen tersebut, Partai Perindo ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pelengkap dalam peta politik nasional. Mereka menyadari bahwa mimpi besar Indonesia Emas 2030 hanya dapat terwujud jika seluruh pihak, termasuk partai politik, bersatu dalam visi yang sama: membangun Indonesia yang maju, adil, dan makmur untuk semua.

Bersama Partai Perindo, perjalanan menuju Indonesia Emas 2030 menjadi lebih terarah, terstruktur, dan inklusif. Ini bukan hanya tentang ambisi politik, tetapi tentang tanggung jawab bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

2025-05-30 | admin9

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju

Visi Indonesia maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia maju dengan GDP ke-5 terbesar pada 2045.

Bila mencermati berbagai capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sesungguhnya kita telah memiliki modal awal untuk menuju Indonesia maju, indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah joker123 masyarakat miskin, rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini Ratio serta bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Kita telah memiliki pondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita Indonesia maju tersebut, sebagai buah dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, kita dapat menyaksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam mendorong bergeraknya ekonomi regional.

Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau “middle income trap”.

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergeraknya beragam aktivitas ekonomi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam hal tersebut meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya (Mankiw, 2003). Sedangkan menurut The Routledge Dictionary of Economics (1995) memberikan pengertian yang lebih luas lagi yakni peran strategis infrastruktur sebagai pelayan utama dari suatu Negara dalam membantu bergeraknya roda kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat, diantaranya melalui penyediaan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, lebih lanjut dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.

2025-05-26 | admin4

Dari Bisnis ke Jalan Politik: Ketika Pengusaha Beralih Menjadi Pemimpin Publik

Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak figur publik yang memulai karier mereka di dunia bisnis sebelum akhirnya melangkah ke dunia politik. Fenomena ini bukan hanya terjadi di luar negeri seperti Donald Trump di Amerika Serikat atau Silvio Berlusconi di Italia, tapi juga merambah ke Indonesia. Nama-nama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Gibran Rakabuming Raka adalah contoh nyata dari tren ini.

Apa yang mendorong para pebisnis untuk meniti jalan politik? Apakah latar belakang bisnis mereka memberikan keuntungan dalam dunia pemerintahan? Atau justru menjadi tantangan tersendiri?

1. Modal Pengalaman dan Jaringan

Salah satu alasan utama mengapa banyak pengusaha tertarik terjun ke dunia politik adalah karena mereka telah memiliki modal dasar yang kuat: pengalaman manajerial, kemampuan mengambil keputusan strategis, dan jaringan luas. Hal-hal tersebut sangat relevan ketika dihadapkan pada kebijakan publik atau pengelolaan anggaran negara.

Pengusaha umumnya terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan memimpin tim. Ini menjadi bekal penting ketika mereka berperan sebagai pejabat publik, di mana kepemimpinan dan kemampuan negosiasi sangat dibutuhkan.

2. Ingin Memberi Dampak Lebih Besar

Beberapa tokoh bisnis merasa bahwa kesuksesan finansial belum cukup memuaskan. Mereka ingin memberi kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat, dan politik adalah jalur yang memungkinkan mereka membuat perubahan secara sistemik, bukan hanya dalam ruang lingkup perusahaan.

Misalnya, pengusaha sukses mungkin ingin memperjuangkan regulasi yang mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, atau membangun kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.

3. Tantangan dan Risiko di Dunia Politik

Meski memiliki banyak keuntungan, peralihan dari bisnis ke politik juga menghadirkan tantangan besar. Dunia politik dipenuhi dinamika, tekanan rajazeus.info publik, dan pertarungan ideologi yang jauh berbeda dari logika bisnis.

Pebisnis yang terbiasa berpikir rasional dan efisien harus berhadapan dengan birokrasi yang kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lambat. Belum lagi, mereka akan menjadi sorotan media dan publik, yang mungkin mempertanyakan niat atau integritas mereka.

4. Batas Tipis Antara Kepentingan Publik dan Pribadi

Salah satu kritik yang sering muncul adalah kekhawatiran adanya konflik kepentingan. Pengusaha yang masuk ke ranah politik harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak justru menguntungkan bisnis pribadinya. Transparansi, akuntabilitas, dan etika sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

5. Harapan untuk Kepemimpinan yang Efektif

Meski ada tantangan, banyak masyarakat yang menyambut baik kehadiran pengusaha dalam dunia politik. Mereka dianggap mampu membawa gaya kepemimpinan baru yang lebih profesional, berorientasi pada hasil (result-oriented), dan berani melakukan inovasi di sektor publik.

Perjalanan dari bisnis ke politik bukanlah jalur yang mudah. Namun, ketika dijalani dengan niat tulus dan prinsip yang kuat, transisi ini bisa memberikan dampak besar bagi kemajuan bangsa. Dunia usaha dan dunia politik sejatinya bisa saling melengkapi—asal dijalani dengan tanggung jawab, integritas, dan semangat melayani.

2025-05-26 | admin4

Presiden Prabowo Bahas MBG dan Swasembada Energi Bersama PM Li Qiang

Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral penting dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, dalam rangkaian World Water Forum ke-10 di Bali, pada Mei 2025. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, dengan fokus utama pada kerja sama di bidang energi dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu poin pembahasan utama adalah dukungan terhadap Mega Battery Green (MBG) — program strategis nasional yang digagas sebagai upaya untuk mengembangkan industri baterai hijau di Indonesia. Program ini sejalan dengan target global pengurangan emisi karbon dan transformasi menuju energi ramah lingkungan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang investasi besar di sektor ini, termasuk pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, dan fasilitas daur ulang limbah baterai.

“Kami ingin Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tapi juga sebagai pusat produksi dan inovasi teknologi hijau di Asia Tenggara,” ujar Prabowo kepada PM Li Qiang. Ia menekankan pentingnya kerja sama teknologi antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan BUMN Indonesia, dengan transfer teknologi sebagai bagian dari kesepakatan jangka panjang.

Selain MBG, Prabowo juga menyoroti ambisi Indonesia untuk mencapai swasembada energi dalam dua dekade ke depan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, serta bioenergi berbasis limbah pertanian. Ia mengajak Tiongkok untuk ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur energi hijau, termasuk pembangkit listrik tenaga surya dan transmisi pintar (smart grid).

PM Li Qiang menyambut baik inisiatif yang diajukan Presiden Prabowo, dan menyatakan komitmen Tiongkok untuk terus menjadi mitra strategis Indonesia dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan teknologi energi. “Kami melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam upaya membangun ekosistem energi bersih di kawasan Asia-Pasifik. Kolaborasi antara perusahaan Tiongkok dan Indonesia akan saling menguntungkan,” kata Li.

Pertemuan ini juga membahas insentif investasi, penyederhanaan regulasi, dan perlindungan hukum bagi investor asing di sektor energi dan teknologi. Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan menjamin iklim investasi yang sehat dan transparan, serta memastikan keterlibatan sektor swasta dalam setiap tahap pembangunan.

Di akhir pertemuan, kedua pemimpin sepakat membentuk forum kerja sama teknis bersama yang iam-love.co fokus pada percepatan proyek-proyek prioritas di bidang energi dan lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target energi bersih Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun.

2025-05-11 | admin3

Warga Singapura Dambakan Politik Seimbang

Singapura dikenal sebagai negara dengan pemerintahan yang stabil dan sistem birokrasi yang efisien. Namun, di balik stabilitas tersebut, mulai muncul suara-suara dari warga yang mendambakan iklim politik yang lebih seimbang. Aspirasi ini bukan berarti ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini, tetapi lebih kepada keinginan agar demokrasi di Singapura berkembang lebih matang dan dinamis.

Partai Aksi Rakyat (PAP) telah memimpin sejak kemerdekaan Singapura pada 1965. Selama puluhan tahun, partai ini sukses menjaga pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun dominasi yang terlalu kuat juga menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya keberagaman suara di parlemen. Dalam beberapa tahun terakhir, warga mulai lebih terbuka terhadap alternatif politik yang memberikan keseimbangan kekuasaan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Banyak warga, terutama generasi muda, menginginkan representasi yang lebih inklusif. Mereka berharap adanya oposisi yang kuat dan konstruktif yang dapat menjalankan fungsi “check and balance” secara efektif. Beberapa pemilu terakhir telah menunjukkan tren peningkatan dukungan terhadap partai oposisi, seperti Partai Buruh (Workers’ Party), yang berhasil menambah kursi di parlemen.

Selain itu, media sosial dan teknologi informasi telah raja zeus memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Warga kini lebih kritis, lebih vokal, dan lebih terlibat dalam isu-isu nasional. Isu seperti transparansi, kebebasan berekspresi, keseimbangan ekonomi, serta keterwakilan yang adil menjadi perhatian utama.

Keinginan akan politik yang lebih seimbang mencerminkan kedewasaan demokrasi di Singapura. Masyarakat ingin melihat parlemen sebagai tempat diskusi dan debat terbuka yang merepresentasikan berbagai pandangan, bukan sekadar tempat pengesahan kebijakan dari satu kubu saja. Meski tetap menginginkan stabilitas, warga juga ingin adanya dinamika yang sehat di ruang politik.

Tantangannya adalah bagaimana sistem politik Singapura bisa berkembang tanpa mengorbankan stabilitas yang telah menjadi fondasi utama negara tersebut. Dengan keterbukaan yang bertahap dan partisipasi warga yang terus meningkat, harapan akan politik yang seimbang bukan lagi angan-angan, tetapi menjadi langkah nyata menuju demokrasi yang lebih dewasa.

2025-05-07 | admin5

Demokrasi Langsung ala Swiss: Potret Politik Unik dari Jantung Eropa

Ketika berbicara mengenai sistem raja zeus politik, banyak negara mengandalkan bentuk demokrasi representatif, di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan politik. Namun, ada satu negara yang menempuh jalan berbeda — Swiss, negara kecil di Eropa yang memiliki sistem demokrasi langsung paling maju di dunia. Swiss tidak hanya dikenal dengan keindahan Pegunungan Alpen dan keju khasnya, tetapi juga karena sistem politik yang sangat partisipatif, netral, dan terdesentralisasi. Di negara ini, rakyat memiliki kekuatan langsung untuk mengubah konstitusi, menggugurkan undang-undang, dan menantang keputusan pemerintah — hal yang jarang ditemukan di negara lain.

Artikel ini akan membahas secara lengkap sistem politik unik Swiss, bagaimana demokrasi langsung dijalankan, struktur pemerintahannya yang kolektif, serta bagaimana model ini menjadi contoh bagi dunia.

1. Demokrasi Langsung: Kekuasaan di Tangan Rakyat

a. Inisiatif Rakyat (Popular Initiative)

Salah satu pilar utama sistem politik Swiss adalah inisiatif rakyat, yang memungkinkan warga negara mengusulkan perubahan konstitusi. Jika minimal 100.000 tanda tangan terkumpul dalam waktu 18 bulan, maka proposal tersebut akan diajukan ke referendum nasional, di mana seluruh rakyat Swiss dapat memberikan suara.

Contohnya, inisiatif untuk melarang pembangunan menara masjid pada 2009 dikabulkan melalui sistem ini, meskipun menuai kritik internasional.

b. Referendum Opsional dan Wajib

Rakyat Swiss juga memiliki hak untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Dengan mengumpulkan 50.000 tanda tangan dalam waktu 100 hari setelah undang-undang disahkan, referendum dapat diadakan untuk membatalkan atau mengukuhkan hukum tersebut.

Referendum wajib dilakukan untuk setiap perubahan konstitusi atau keputusan besar seperti bergabung dengan organisasi internasional.

2. Pemerintahan Kolektif: Tidak Ada Presiden yang Dominan

Swiss tidak memiliki presiden dengan kekuasaan luas seperti di Amerika Serikat atau Prancis. Pemerintahan nasional dijalankan oleh Dewan Federal (Federal Council) yang terdiri dari tujuh anggota. Mereka berbagi tanggung jawab secara kolektif dan bergiliran menjadi presiden setiap tahun — lebih sebagai simbol ketimbang kepala negara eksekutif tunggal.

Keseimbangan ini mencegah kultus individu dalam politik dan menekankan kolektivitas serta konsensus dalam pengambilan keputusan.

3. Politik Multi-Bahasa dan Multikultural

Swiss memiliki empat bahasa resmi — Jerman, Prancis, Italia, dan Romansh — dan sistem politiknya dirancang agar mengakomodasi keragaman budaya dan etnis. Kebijakan harus disampaikan dalam semua bahasa resmi, dan perwakilan dari berbagai wilayah linguistik duduk dalam lembaga pemerintahan.

Kebijakan ini menciptakan stabilitas nasional di tengah keragaman yang bisa saja memicu perpecahan di negara lain.

4. Federalisme yang Kuat: Kekuasaan Daerah Dijunjung Tinggi

Swiss terdiri dari 26 kanton, masing-masing memiliki konstitusi, parlemen, dan sistem hukumnya sendiri. Kanton memiliki otonomi luas dalam pendidikan, kesehatan, perpajakan, hingga kebijakan keamanan lokal.

Desentralisasi ini memberi kebebasan besar pada warga lokal untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, sekaligus memperkuat partisipasi politik dari bawah ke atas.

5. Netralitas Politik dan Hubungan Internasional

Swiss dikenal sebagai negara netral secara politik, dan telah mempertahankan posisi ini sejak abad ke-19. Negara ini tidak bergabung dalam aliansi militer seperti NATO, dan baru bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2002, setelah diadakan referendum nasional.

Namun, Swiss aktif dalam diplomasi internasional dan menjadi tuan rumah berbagai organisasi global, termasuk Palang Merah dan perundingan perdamaian.

6. Partisipasi Politik: Hak dan Tanggung Jawab Warga

Tingkat partisipasi politik di Swiss cukup tinggi, terutama dalam urusan lokal dan referendum nasional. Setiap tahun, warga Swiss dapat memberikan suara dalam 3 hingga 4 referendum besar, selain pemilihan legislatif.

Sistem ini menciptakan warga negara yang sadar politik, terinformasi, dan aktif, karena mereka tahu suara mereka benar-benar memengaruhi kebijakan negara.

Namun demikian, tingkat partisipasi dalam pemilihan umum nasional cenderung lebih rendah, berkisar 40-50%, karena sebagian warga lebih tertarik dengan isu-isu lokal yang lebih langsung berdampak pada kehidupan mereka.

7. Tantangan dalam Sistem Politik Swiss

Meski sistem politik Swiss sangat unik dan partisipatif, ada juga tantangan yang harus dihadapi:

Kebutuhan akan edukasi politik: Tidak semua warga mampu memahami kompleksitas isu yang diajukan dalam referendum.
Pengaruh kelompok kepentingan: Kampanye besar dalam referendum sering dikuasai oleh kelompok kaya yang mampu membeli iklan dan memengaruhi opini publik.
Ketegangan antar kanton: Dalam beberapa kasus, kebijakan yang didukung di satu wilayah bisa ditolak keras di wilayah lain.

Namun, sistem ini tetap dinilai efektif karena transparan dan memberikan rakyat kekuasaan nyata.

Kesimpulan

Swiss adalah bukti nyata bahwa demokrasi bisa berjalan dengan cara yang berbeda, lebih partisipatif dan terdesentralisasi. Dalam sistem ini, rakyat bukan hanya pemilih yang datang ke TPS setiap lima tahun, tetapi pengambil keputusan aktif yang terlibat dalam arah negara mereka secara langsung.

Dengan struktur pemerintahan yang kolektif, sistem federalisme yang kuat, dan komitmen terhadap netralitas, Swiss menunjukkan bagaimana politik bisa dijalankan tanpa dominasi, tanpa polarisasi tajam, dan dengan fokus pada keseimbangan dan keterlibatan rakyat.

Bagi dunia yang semakin kompleks dan terpolarisasi, politik ala Swiss bisa menjadi inspirasi — bahwa kekuasaan sejati berasal dari rakyat, dan bahwa keterlibatan publik bukanlah beban, melainkan kekuatan.

2025-05-06 | admin3

100 Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo: Komitmen Nyata untuk Pendidikan Merata

Pada tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan salah satu janji kampanyenya yang paling ambisius dan berdampak luas: pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini menandai komitmen pemerintahan baru dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tujuan Utama Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat bukanlah sekadar sekolah alternatif, melainkan sebuah konsep pendidikan berbasis kerakyatan yang menempatkan akses dan kesetaraan sebagai prinsip utama. Program ini dirancang dengan misi utama:

Menjangkau wilayah terpencil yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai.
Mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tanpa pungutan biaya.
Menghadirkan kurikulum kontekstual yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
Membangun pusat literasi, keterampilan, dan karakter bangsa.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pendidikan adalah fondasi utama membangun masa depan bangsa. Dalam pidatonya, ia menegaskan, “Tidak ada negara yang maju tanpa mencerdaskan seluruh anak bangsanya. Sekolah Rakyat adalah jembatan untuk mewujudkan keadilan pendidikan.”

Ciri Khas Sekolah Rakyat

100 Sekolah Rakyat ini mengusung model pendidikan berbasis komunitas. Artinya, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut andil dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan. Ciri khas lainnya antara lain:

Gratis biaya pendidikan dan perlengkapan belajar
Tenaga pengajar kombinasi dari guru profesional dan relawan pendidikan
Fasilitas dasar lengkap: ruang kelas, perpustakaan mini, akses internet, dan taman bermain
Kurikulum yang memadukan pelajaran nasional dan lokal, termasuk pertanian, kewirausahaan, dan digitalisasi dasar
Pendidikan karakter dan kebangsaan sebagai bagian utama proses pembelajaran

Program ini juga didesain agar inklusif terhadap anak-anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas adat yang seringkali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Distribusi dan Tahapan Pendirian

Dalam tahap awal, pemerintah telah memulai pendirian sekolah di 20 provinsi, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Lokasi dipilih berdasarkan survei kebutuhan pendidikan yang melibatkan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil.

Proses pendirian Sekolah Rakyat dibagi dalam beberapa fase:

Fase 1 (2025): 30 sekolah rampung dan mulai menerima siswa.
Fase 2 (2026): Penambahan 40 sekolah.
Fase 3 (2027): Penyelesaian seluruh target 100 sekolah.

Setiap sekolah juga akan menjadi pusat komunitas situs rajazeus yang menyelenggarakan pelatihan orang tua, kegiatan ekonomi lokal, dan forum pemuda.

Dukungan dan Tantangan

Program ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk organisasi pendidikan internasional. UNESCO bahkan menyebutnya sebagai “inisiatif progresif untuk menjembatani ketimpangan pendidikan di negara berkembang.” Di sisi lain, tantangan pun tak kecil, antara lain:

Ketersediaan guru berkualitas di daerah terpencil
Transportasi dan logistik pembangunan di daerah sulit dijangkau
Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan

Namun, pemerintah berkomitmen menghadapi semua tantangan itu dengan kolaborasi berbagai pihak—termasuk TNI, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.

Harapan ke Depan

Program Sekolah Rakyat menjadi simbol kebangkitan semangat pendidikan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa 100 sekolah ini hanya awal. Pemerintah menargetkan akan membangun 500 Sekolah Rakyat selama masa jabatannya, jika ekosistem dan anggaran memungkinkan.

Lebih dari sekadar bangunan fisik, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat kecil. Di sanalah harapan-harapan baru lahir—anak-anak dari desa-desa terpencil yang kelak menjadi pemimpin, pengusaha, petani cerdas, dan pemikir masa depan bangsa.

2025-05-01 | admin3

Pascapemilu 2024: Dinamika Koalisi dan Proyeksi Kekuasaan Politik Indonesia 2025

Pemilu 2024 di Indonesia telah berakhir, menandai perubahan besar dalam lanskap politik negara ini. Hasil Pemilu 2024, yang melibatkan pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah, membawa berbagai dinamika baru dalam pembentukan koalisi dan proyeksi kekuasaan politik di tahun 2025. Artikel ini akan mengulas bagaimana hasil Pemilu 2024 memengaruhi pembentukan koalisi politik dan apa yang dapat kita harapkan dalam proyeksi kekuasaan politik Indonesia ke depan.

1. Pemilu 2024: Hasil dan Konsekuensi bagi Koalisi

Pemilu 2024 menyajikan kontestasi yang sengit antar partai dan calon, dengan banyak calon presiden yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi nomor satu di Indonesia. Seperti yang sudah diperkirakan, hasil Pemilu 2024 menunjukkan adanya kemenangan salah satu pasangan calon, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hasil tersebut memengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Koalisi-koalisi yang terbentuk pascapemilu memainkan peran kunci dalam kelangsungan pemerintahan. Mengingat sistem politik Indonesia yang menganut sistem multipartai, koalisi pascapemilu menjadi krusial untuk mendapatkan mayoritas di parlemen dan mewujudkan kestabilan politik. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi ini tidak hanya dipilih berdasarkan kecocokan ideologi, tetapi juga karena pertimbangan pragmatis, seperti pembagian kekuasaan dan posisi-posisi strategis.

2. Koalisi Pemerintah dan Koalisi Oposisi: Bentuk dan Karakteristiknya

Setelah Pemilu 2024, Indonesia kemungkinan akan menyaksikan pembentukan koalisi besar, baik di level eksekutif maupun legislatif. Koalisi ini akan terdiri dari partai-partai dengan ideologi yang beragam. Secara umum, ada dua jenis koalisi yang terbentuk: koalisi pemerintah dan koalisi oposisi.

Koalisi Pemerintah: Biasanya, koalisi pemerintah terbentuk di sekitar calon presiden yang menang, dengan partai-partai pendukungnya menjadi bagian dari pemerintahan. Koalisi ini akan bekerja sama untuk memastikan bahwa agenda politik presiden terwujud. Pada 2024, kita bisa mengantisipasi bahwa partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan PKB akan memainkan peran penting dalam koalisi pemerintah. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesepakatan ini sering kali membutuhkan kompromi antara berbagai partai politik yang memiliki kepentingan berbeda.

Koalisi Oposisi: Di sisi lain, koalisi oposisi juga akan terbentuk, berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan alternatif kebijakan bagi rakyat. Koalisi oposisi ini mungkin akan diisi oleh partai-partai yang kalah dalam Pemilu 2024, yang memiliki visi dan misi politik yang berbeda dengan pemerintah yang terpilih. Mereka bisa memainkan peran penting dalam demokrasi dengan mengkritisi kebijakan pemerintah serta menawarkan solusi bagi tantangan-tantangan nasional.

3. Dinamika Koalisi dan Peran Dinamis Tokoh Politik

Dinamika koalisi pascapemilu tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan tokoh politik untuk menjalin aliansi dan mencapai kesepakatan politik. Tokoh-tokoh politik yang berpengaruh, baik yang terpilih sebagai presiden maupun yang duduk di parlemen, akan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan menentukan arah kebijakan negara.

Sebagai contoh, jika seorang presiden terpilih memiliki hubungan yang kuat dengan partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB, maka koalisi pemerintahan akan lebih stabil. Namun, jika perbedaan ideologi terlalu besar, maka akan terjadi gesekan dalam koalisi tersebut, yang bisa berpotensi menggoyahkan pemerintahan.

Tokoh-tokoh politik seperti Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik Indonesia. Mereka bisa menjadi figur yang mendukung atau menentang kebijakan pemerintah, serta memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi yang menguntungkan mereka.

4. Proyeksi Kekuasaan Politik Indonesia 2025

Proyeksi kekuasaan politik Indonesia pada tahun 2025 sangat bergantung pada bagaimana koalisi-koalisi yang terbentuk pascapemilu dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya manusia, kualitas pemerintahan, serta kemampuan dalam menghadapi tantangan politik domestik dan internasional akan menentukan arah kekuasaan politik Indonesia.

Kebijakan Ekonomi: Pada tahun 2025, Indonesia diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal pemulihan pasca-pandemi dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah yang terpilih akan diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki ketimpangan sosial-ekonomi.

Isu Sosial dan Politik: Proyeksi politik Indonesia ke depan juga akan dipengaruhi oleh isu sosial seperti kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, kekuatan oposisi juga akan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan politik dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang termarjinalkan.

Hubungan Internasional: Pada tingkat global, Indonesia akan terus memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional. Proyeksi hubungan internasional Indonesia di 2025 akan dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri pemerintahan baru, yang mungkin lebih fokus pada isu-isu seperti perdagangan, pertahanan, dan kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim.

5. Tantangan dan Peluang Koalisi Politik

Setiap koalisi menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda. Salah satu tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh koalisi pemerintahan adalah mengelola perbedaan ideologi antara partai-partai besar. Koalisi yang terlalu heterogen dapat menimbulkan ketegangan internal, yang mempengaruhi kestabilan pemerintahan.

Namun, ada peluang bagi koalisi untuk berhasil https://www.roastytoastyni.com/ jika mereka mampu menyatukan visi politik yang lebih luas, fokus pada pembangunan ekonomi, dan menangani permasalahan sosial secara adil. Koalisi yang dapat bekerja sama dengan baik akan memiliki peluang untuk memenangkan hati rakyat dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

2025-03-28 | admin3

Partai PKS Menuju Indonesia Emas: Visi Misi dan Upaya Mewujudkan Masa Depan Gemilang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lama menjadi salah satu partai politik yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, PKS terus berkembang dan mematangkan visinya untuk Indonesia yang lebih baik. Salah satu visi yang tengah digalakkan oleh PKS adalah mencapai Indonesia Emas, yang mengacu pada cita-cita sebuah Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan dihormati di dunia internasional pada tahun 2045, di usia 100 tahun kemerdekaannya. Visi ini bukan hanya sekadar impian, tetapi juga sebuah panduan yang diusung oleh PKS dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.

BACA JUGA ARTIKEL SELANJUTNYA DISINI: Bareskrim Duga Operator SPBU-Kades Terlibat Penyelewengan Solar Subsidi

1. Visi Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas adalah sebuah impian besar yang dijadikan sebagai target oleh berbagai elemen bangsa, termasuk PKS. Visi ini bertujuan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pada saat usia Indonesia memasuki satu abad kemerdekaannya pada tahun 2045.

PKS, sebagai salah satu partai yang berada dalam rajazeus login spektrum politik nasional, meyakini bahwa Indonesia dapat mencapai status negara maju dengan berfokus pada tiga pilar utama: pembangunan manusia, ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Untuk itu, PKS memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan.

2. Pembangunan Manusia yang Unggul

Salah satu fondasi utama dalam visi Indonesia Emas adalah pembangunan manusia. PKS menyadari bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah kunci utama bagi keberhasilan suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas utama dalam agenda PKS.

PKS memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, dengan menekankan pada pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, serta akses pendidikan yang lebih merata, terutama di daerah-daerah tertinggal. Selain itu, PKS juga mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing SDM Indonesia di tingkat global.

Dalam sektor kesehatan, PKS berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, terjangkau, dan berkualitas. Dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, diharapkan Indonesia dapat memiliki generasi yang sehat dan produktif, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan negara.

3. Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pilar kedua yang sangat ditekankan oleh PKS dalam mewujudkan Indonesia Emas. PKS percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, PKS berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi daerah, dan pengurangan kemiskinan.

PKS mendukung peningkatan sektor-sektor strategis, seperti pertanian, industri kreatif, dan teknologi, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Selain itu, PKS juga mendorong penerapan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, di mana pembangunan ekonomi tidak merusak sumber daya alam dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, PKS mengusung prinsip keberlanjutan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang tahan lama dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas

Pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah aspek ketiga dari visi Indonesia Emas yang diusung oleh PKS. Dalam konteks ini, PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan reformasi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

PKS percaya bahwa dengan pemerintahan yang jujur dan bersih dari korupsi, maka berbagai kebijakan publik akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, PKS aktif mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.

PKS juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam pemerintahan, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

5. Peran PKS dalam Mewujudkan Indonesia Emas

Sebagai partai yang berkomitmen pada visi Indonesia Emas, PKS tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga berusaha menjadi motor penggerak perubahan tersebut. Dalam berbagai kesempatan, PKS telah menyuarakan pentingnya kolaborasi antar elemen bangsa, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar ini.

PKS juga berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur yang memadai, mulai dari transportasi, energi, hingga konektivitas digital, menjadi kunci penting dalam mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.

Selain itu, PKS mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai alat untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup rakyat. Di era digital seperti saat ini, teknologi menjadi salah satu pendorong utama dalam transformasi ekonomi dan sosial. PKS berkomitmen untuk memperkuat sektor teknologi dan mengembangkan industri digital Indonesia untuk bisa bersaing di pasar global.

2025-03-23 | admin4

Bareskrim Duga Operator SPBU-Kades Terlibat Penyelewengan Solar Subsidi

Subsidi menggunakan barcode ilegal di Tuban dan Karawang. Polisi menduga tersedia keterlibatan sejumlah pihak, juga operator SPBU.

Bareskrim Polri mengungkap masalah penyelewengan solar subsidi menggunakan barcode ilegal di Tuban dan Karawang. Polisi menduga tersedia keterlibatan sejumlah pihak, juga operator SPBU.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin menyebut dugaan selanjutnya terlihat berasal dari hasil penyelidikan polisi terhadap delapan tersangka yang sudah diamankan. Di Tuban dikira tersedia keterlibatan operator SPBU di dalam perolehan 45 barcode MyPertamina berbeda-beda di dalam satu perangkat.

“Bagaimana mereka meraih barcode ini, pasti mereka sudah bekerja sama bersama operator yang tersedia di SPBU,” kata Nunung di dalam jumpa pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Nunung meyakinkan pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang terlibat di dalam masalah ini, juga operator SPBU. Sedangkan di Karawang, polisi juga mendapatkan dugaan keterlibatan kepala desa di dalam penerbitan surat petunjuk untuk sanggup meraih sejumlah barcode MyPertamina.

Surat tersebut, jelasnya, mestinya diperuntukkan bagi petani. Namun, di dalam praktiknya, surat petunjuk disalahgunakan oleh para pelaku.

“Dari kepala desa memicu petunjuk surat info petani yang berhak untuk meraih barang bersubsidi atau solar bersubsidi. Kemudian itu disatuka oleh para petani, oleh kepala desa. Oleh kepala desa diserahkan, dan (barcode) digunakan untuk membeli solar bersubsidi,” paham Nunung.

Kepala desa yang dikira terlibat adalah Kepala Desa Kamijaya, Dawuan Barat, Karawang. Nunung menyebut pihaknya tetap mendalami peran kepala desa dan pihak lainnya di dalam penerbitan surat petunjuk ini.

Kemudian, Nunung mengatakan solar subsidi yang dibeli di SPBU menggunakan barcode ilegal itu ditunaikan secara berulang. Solar sesudah itu disatuka selanjutnya dijual ulang bersama harga industri.

“Untuk wilayah industri umumnya ya, untuk industri, untuk alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan solar industri, bersama solar harga industri,” ucap Nunung.

Memang terkandung selisih harga yang cukup tinggi pada solar subsidi dan nonsubsidi. Hal itu dikira jadi salah satu pemicu praktik ilegal ini.

“Untuk disparitas atau selisih harga, untuk barang bersubsidi atau solar bersubsidi itu harganya Rp 6.800. Sementara mereka menjualnya di atas harga subsidi bersama harga Rp 8.600,” terang Nunung.

Dalam penyelidikan ini, polisi menunjukkan bahwa SPBU di Tuban dan Karawang yang terlibat penyelewengan adalah mahjong slot punya swasta. Meskipun, lanjutnya, solar yang disalurkan berasal berasal dari Pertamina.

“Untuk SPBU yang di Tuban, terkecuali kita memandang berasal dari kodenya, ini adalah punya swasta. Kalau tiap-tiap SPBU itu kan tersedia kodenya punya Pertamina, kodenya tersendiri, nanti swasta juga tersendiri, biarpun itu barang berasal dari Pertamina semuanya,” ujarnya.

Nunung mengimbau penduduk untuk aktif melaporkan terkecuali mendapatkan praktik serupa. Tujuannya supaya penyalahgunaan barang subsidi sanggup langsung diberantas.

“Langkah penegakan hukum ini tentu saja perlu sinergi pada pemerintah dan Kepolisian dan juga partisipasi aktif berasal dari penduduk di dalam mengawasi dan mengimbuhkan Info terhadap praktik-praktik ilegal dan curang di dalam menggunakan penyalahgunaan barang-barang yang bersubsidi oleh pemerintah,” imbuhnya.

2025-03-09 | admin4

Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep ,Contoh Politik Ini!

Bicara berkenaan politik mungkin Anda langsung berpikir berkenaan partai, presiden, pemilihan lazim dan lain sebagainya yang berhubungan bersama dengan pemerintahan.
Padahal di dalam kehidupan bermasyarakat lingkup kecil layaknya keluarga dan lingkungan sekolah saja juga tersedia yang namanya unsur politik didalamnya.

Sampai selagi ini konsep politik sudah diterapkan di semua dunia. Adanya politik juga mampu menolong proses pemerintahan yang mampu mengatur suatu tanaman untuk jadi lebih baik.

Pengertian Politik

Hal pertama yang akan kami bahas bersama dengan adalah berkenaan pengertian politik. Pengertian politik juga mampu dicermati berdasarkan sejarah yang ada. Secara etimologi arti politik berasal berasal dari bhs Yunani yaitu polis.

Lalu untuk makna berasal dari kata polis sendiri adalah suatu kota yang miliki status negara kota atau city state. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga ikut berkembang di Yunani yang mampu ditafsirkan sebagai proses pertalian yang dikerjakan oleh individu bersama dengan individu lain sehingga mampu raih kebaikan bersama.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah suatu pengetahuan berkenaan ketatanegaraan atau kenegaraan layaknya proses pemerintahan dan juga dasar pemerintahan.

Selain itu politik juga mampu disimpulkan sebagai segala urusan dan tindakan layaknya kebijakan, siasat dan lain sebagainya berkenaan pemerintahan negara atau suatu negara lain.

Politik adalah suatu langkah seseorang di dalam memicu suatu ketentuan terhadap kehidupan berkelompok. Oleh karena itu politik juga mengacu terhadap suatu langkah memicu kesepakatan antar manusia sehingga mereka mampu hidup berdampingan atau berkelompok di dalam suatu suku, kota apalagi hingga di negara.

Lalu untuk pengetahuan politik merupakan tidak benar satu subjek yang mampu dimanfaatkan untuk menolong manusia lebih gampang mengerti apa itu politik. Bisa dibilang kalau pengetahuan politik merupakan suatu pengetahuan yang menolong mengupas konsep pemilihan target politik dan bagaimana raih target berasal dari politik serta segala konsekuensi yang tersedia di dalamnya.

Selain itu pengetahuan politik juga mempelajari berkenaan pemerintahan di dalam segala macam bentuk serta aspek-aspek yang tersedia di dalamnya, baik itu secara teoritis maupun secara praktis.

Sebelumnya pengetahuan politik merupakan cabang berasal dari filsafat. Namun untuk selagi ini, pengetahuan politik lebih banyak diakui sebagai pengetahuan sosial. Dalam ruang lingkup pengetahuan politik juga miliki lebih dari satu cabang. Beberapa diantaranya adalah layaknya filsafat politik, ekonomi politik atau sejarah pemerintahan.

Lalu tersedia juga cii-ciri campuran, layaknya hak asasi manusia, politik komparatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik.

Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Setelah mengerti pengertian politik secara etimologi. Maka penjelasan selanjutnya adalah berkenaan pengertian politik berasal dari lebih dari satu ahli. Sebab tiap tiap ahli miliki pendapat yang tidak sama berkenaan politik itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah lebih dari satu pengertian politik menurut lebih dari satu ahli.

1. Andrew Heywood

Andrew Heywood beri tambahan pengakuan kalau politik adalah kegiatan suatu bangsa yang miliki target untuk mampu membuat, mempertahankan serta mengamandemen ketetapan lazim yang mampu mengatur suatu kehidupan. Hal ini juga berarti kalau politik tidak mampu lepas berasal dari tanda-tanda konflik dan kerjasama.

2. Gabriel A. Almond

Gabriel A. Almond mengatakan kalau politik merupakan suatu kegiatan yang berhubungan erat bersama dengan kendali pengambilan ketentuan publik di dalam kehidupan masyarakat khusus terhadap suatu lokasi tertentu.

Di mana nantinya kendali berikut akan mendapatkan bantuan berasal dari suatu instrumen yang miliki cii-ciri otoritas dan koersif.

3. Teori klasik Aristoteles

Menurut Teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu bisnis yang dikerjakan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama.

4. Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo mengatakan kalau politik mampu disimpulkan sebagai macam-macam kegiatan di dalam proses politik yang berhubungan bersama dengan proses pemilihan target berasal dari proses politik itu sendiri serta melakukan target tersebut.

5. Ramlan Surbakti

Ramlan Surbakti mengatakan berkenaan politik merupakan suatu pertalian antara pemerintahan bersama dengan masyarakatnya bersama dengan target pembuatan dan pelaksanaan ketentuan yang berbentuk mengikat berkenaan bersama dengan kebaikan masyarakat di dalam suatu lokasi tertentu.

6. Roger F. Soltau

Roger F. Soltau mengatakan kalau politik merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari berkenaan negara, target suatu negara, instansi yang akan melakukan target berikut serta pertalian antara negara bersama dengan negara lain dan negara bersama dengan masyarakat yang tersedia di dalamnya.

7. Sri Sumantri

Sri Sumantri beri tambahan penjelasan berkenaan politik yaitu pertalian antar manusia yang dilembagakan di dalam beraneka macam badan politik, baik itu suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

8. Max Weber

Max Weber mengatakan kalau politik adalah suatu sarana perjuangan yang digunakan untuk melakukan politik. Politik juga mampu disimpulkan sebagai perjuangan yang dikerjakan untuk mempengaruhi pendistribusian suatu kekuasaan, baik itu di antara negara maupun salah satu hukum di dalam suatu negara.

9. Kartini Kartolo

Menurut Kartini Kartolo, politik miliki pengertian sebagai kegiatan tingkah laku atau suatu proses yang didalamnya menggunakan sebuah kekuasaan untuk mampu menenangkan beraneka macam ketetapan serta ketentuan yang sudah sah berlaku di tengah kehidupan masyarakat.

10. Hans Kelsen

Hans Kelsen miliki dua penjelasan berkenaan politik itu sendiri, yaitu politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Politik sebagai etik digunakan cocok bersama dengan target manusia ataupun individu sehingga mampu hidup secara sempurna.
Sedangkan untuk politik sebagai teknik yang miliki makna berhubungan bersama dengan langkah atau metode manusia maupun individu di dalam raih suatu target tertentu.

11. Carl Schmidt

Carl Schmidt miliki pendapat kalau politik merupakan suatu dunia yang didalamnya terkandung orang-orang yang mampu memicu ketentuan daripada instansi abstrak.

12. Maurice Duverger

Maurice Duverger miliki penjelasan politik yaitu suatu kemampuan dan kekuasaan lembaga-lembaga atau institusi yang berkenaan bersama dengan otoritas. Yang mana nada akan didominasi oleh lebih dari satu orang diatas orang lain.

13. Joyce Mitchell

Joyce Mitchell mengatakan kalau politik merupakan suatu pengambilan ketentuan kolektif atau pembuatan suatu kebijakan lazim yang dimaksudkan untuk masyarakat secara menyeluruh.

Itulah lebih dari satu ahli yang berpendapat berkenaan pengertian politik.

Ciri-ciri Sistem Politik

Dalam proses politik juga terkandung lebih dari satu ciri. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tanda-tanda berasal dari proses politik menurut David Easton yang dikutip berasal dari buku Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik karya Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M. Si.

1. Sistem Politik Memiliki Unit dan Batasan

Untuk mampu menjalankan suatu proses politik diperlukan unit bersama dengan proses bahu-membahu. Contoh unit yang mampu menjalankan suatu proses politik adalah layaknya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, instansi masyarakat sipil dan lain sebagainya.

2. Memiliki Input dan Output di Dalamnya

Dalam proses politik juga terkandung input dan output di dalamnya. Input sendiri merupakan masukan berasal dari masyarakat yang nantinya dimaksudkan terhadap proses politik. Bentuk input berasal dari masyarakat ini biasanya adalah berbentuk bantuan dan tuntutan.

Secara sederhana bantuan mampu disimpulkan sebagai sebuah bisnis berasal dari masyarakat untuk mampu menolong suatu proses politik sehingga mampu terjadi bersama dengan baik secara terus-menerus.

Sedangkan untuk output sendiri merupakan suatu hasil kerja berasal dari proses politik yang berasal berasal dari input masyarakat atau bantuan maupun tuntutan berasal dari masyarakat. Output mampu dibedakan jadi dua bagian yaitu ketentuan dan tindakan yang biasanya akan dikerjakan oleh pemerintah.

Keputusan berikut juga merupakan implementasi berasal dari tiap tiap tuntutan dan bantuan yang ada. Sedangkan tindakan adalah penerapan yang dikerjakan oleh pemerintah cocok bersama dengan hasil putusan yang sudah dibuat.

3. Memiliki Tingkat Diferensiasi

Ciri yang selanjutnya berasal dari proses politik adalah ada tingkat diferensiasi. Diferensiasi juga mampu disebut sebagai pembedaan pemisah kerja. Hal ini karena tidak sangat mungkin satu instansi mampu merampungkan semua masalah yang ada.

Maka berasal dari itu diperlukan diferensiasi di dalam proses politik sehingga semua mampu terjadi bersama dengan lancar sekaligus mampu terpecahkan bersama dengan tepat.

4. Adanya Integrasi

Meski di dalam proses politik terkandung diferensiasi. Namun selamanya saja aspek integrasi terlalu diperlukan di dalamnya. Integrasi bias https://www.brasserieopera.com/ disimpulkan sebagai keterpaduan kerja antar unit yang berbeda. Hal ini dikerjakan sehingga mampu raih target yang sama bersama dengan baik dan benar.

2025-03-05 | admin9

Generasi Produktif dan Perlindungan Anak: Membangun Indonesia di Era Bonus Demografi

Indonesia saat ini berada dalam fase penting, yaitu masa bonus demografi, yang berlangsung dari 2012 hingga 2035. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), puncak usia produktif di Indonesia diperkirakan terjadi pada 2020 hingga 2030. Masa ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi bonus demografi ini tidak akan otomatis membawa keuntungan jika tidak diikuti oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, diperlukan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai serta akses merata ke seluruh penjuru negeri. Indonesia telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan. Menurut data BPS, pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03%, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Menyiapkan SDM Berkualitas di Tengah Tantangan

Bonus demografi menciptakan peluang, namun juga tantangan besar, terutama dalam hal memastikan bahwa generasi muda yang masuk dalam usia produktif memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk bersaing secara global. Ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kemampuan Indonesia untuk membangun SDM yang sehat, berpendidikan tinggi, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Namun, di tengah upaya menciptakan SDM unggul, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan anak-anak dan remaja, khususnya terkait berbagai tindak kejahatan. Anak-anak, sebagai bagian penting dari populasi, kerap menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tindakan kekerasan fisik, seksual, hingga eksploitasi ekonomi sering kali menimpa mereka, menjadikan perlindungan anak sebagai isu krusial yang harus segera diatasi.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak rajaolympus login Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar, menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. “Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) harus dilakukan dengan cepat, baik dari segi pengobatan, rehabilitasi fisik, maupun psikis dan sosial,” ungkap Nahar dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, misalnya, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Bukti-bukti kejahatan dapat hilang jika tidak segera ditindaklanjuti, dan hal ini bisa berdampak pada hak-hak korban yang tidak terpenuhi. Proses hukum yang lambat sering kali membuat pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sesuai, dan korban seolah tidak diakui sebagai bagian dari kasus kriminal.

Selain itu, anak-anak yang menjadi korban juga memerlukan pendampingan psikososial selama proses pengobatan dan pemulihan. Kemen PPPA memastikan bahwa pendampingan ini dilakukan oleh berbagai pihak, seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, serta Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas). Pendampingan ini penting agar proses pemulihan anak dapat berjalan dengan baik dan anak-anak tersebut dapat kembali ke kehidupan sosial yang normal.

Tantangan dalam Stigma Sosial Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Di samping tantangan dalam penanganan korban, stigma terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi masalah besar. Nahar menjelaskan bahwa masyarakat dan keluarga sering kali tidak siap menerima anak yang telah menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kembali ke lingkungannya. “Ada tantangan ketika anak-anak ini kembali ke masyarakat karena adanya stigma bahwa mereka berbahaya atau akan mengulangi perbuatan melanggar hukum,” ujar Nahar.

Padahal, proses pembinaan di LPKA bertujuan untuk mengubah perilaku anak yang berkonflik dengan hukum, agar mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Menurut Nahar, cara pengasuhan yang salah sejak dini sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak hingga akhirnya melakukan pelanggaran hukum. Pengasuhan yang keras, seperti membentak atau memukul, dapat meninggalkan trauma dan membentuk perilaku yang buruk pada anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk tidak serta merta menyalahkan anak, tetapi juga mengevaluasi metode pengasuhan yang mereka terapkan.

Kasus kekerasan terhadap anak-anak terus menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemen PPPA, sebanyak 4.749 perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri selama periode Januari hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, 1.352 anak dijatuhi hukuman pidana pokok. Pencurian mendominasi dengan 475 kasus, diikuti oleh 458 kasus perlindungan anak, serta 108 kasus narkotika. Ada juga 25 kasus pembunuhan, 18 kasus kejahatan susila, dan 43 kasus pengeroyokan yang melibatkan anak-anak.

2025-02-28 | admin9

5 Hal ini Bisa Jadi Bukti Kontribusi Nyata Untuk Negeri

Di Indonesia ini pastilah tak ada seorang pun di antara kita yang tak ingin memberikan kontribusinya untuk negeri tercinta ini. Siapa pun kita pasti ingin membuat Indonesia menjadi lebih baik dari masa ke masa. Lebih lagi bila teringat sudah 72 tahun Indonesia merdeka.

Sejatinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi nyata untuk negeri tercinta ini yang dapat memupuk semangat kemerdekaan Indonesia. Hal-hal tersebut bahkan bisa dimulai dari hal kecil pada keseharian kita. Dan bila dapat terus diterapkan, maka boleh jadi hal kecil itu akan berdampak besar bagi kelangsungan Negeri Indonesia ini.

Berikut ini adalah bentuk kontribusi nyata yang bisa kamu lakukan untuk Negeri.

1. Pilih dan Gunakan Produk Indonesia

Setiap harinya kita selalu menggunakan baju, celana, sepatu hingga tas untuk beraktivitas. Sekarang, coba cari tahu adakah salah satu yang menempel di tubuh kita itu produk Indonesia. Bila tidak, maka mulai sekarang cobalah beralih menggunakan produk Indonesia.

Apalagi dewasa ini sudah banyak bermunculan merek-merek asli Indonesia yang memiliki kualitas mentereng. Baik di bidang fashion, craft, hingga produk makanan olahan yang dikenal hingga mancanegara. Itu menjadi bukti bahwa kualitas produk-produk Indonesia telah diakui dunia. Jadi, tak perlu malu atau takut tidak awet lagi untuk menggunakan produk Indonesia.

2. Menjadi Entrepreneur

Dewasa ini Pemerintah Indonesia begitu menggaungkan semangat berwirausaha atau semangat entrepreneur. Bukan tanpa alasan. Dengan banyaknya pemuda-pemudi yang menjadi entrepreneur, maka semakin besar pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga dampaknya dapat mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pajak negara, menarik investor luar negeri, hingga turut mengentaskan kemiskinan.

Betapa besar dampaknya, kan? Inilah kenapa menjadi entrepreneur dapat menjadi bukti kontribusi nyata untuk negeri. Tak perlu ragu untuk menjadi entrepreneur sekalipun kita bukan berlatar belakang keluarga pengusaha. Kita bisa memulainya dari skala kecil dulu, seperti usaha jual beli online, reseller, atau dropshipper, atau membuka warung di rumah. Tidak perlu takut melangkah hanya karena urusan modal usaha. Sebab saat ini banyak pilihan pembiayaan yang dapat membantu untuk permodalan. Menjadi entrepreneur juga akan membantu Anda untuk membuat perencanaan keuangan yang matang bagi diri sendiri dan keluarga.

3. Aktif Dalam Kegiatan Sosial

Melakukan kegiatan sosial tak perlu harus menunggu adanya yang tertimpa bencana atau terserang wabah. Cukup dengan melihat orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Bila ada tetangga, teman atau kerabat yang memerlukan bantuan, maka segeralah membantunya semampu kita. Itu juga termasuk dalam kegiatan sosial.

Lebih lagi dengan majunya teknologi saat ini, kita semakin dimudahkan untuk aktif dalam kegiatan sosial. Andaikan tak memiliki waktu luang untuk beraksi langsung di lapangan, kita bisa membantu dengan menyebarkan informasi dan memberikan dukungan moral lewat media sosial. Atau memberikan dukungan materi dalam bentuk sumbangan. Ini merupakan bukti kontribusi nyata kita untuk negeri.

4. Ikut Melestarikan Kebudayaan Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan ragam budayanya. Ragam budaya ini braxtonatlakenorman.com juga yang membuat banyak negara-negara di dunia berbondong-bondong datang ke Indonesia. Bentuk kebudayaan Indonesia pun banyak jenisnya, mulai dari bahasa, tarian, pakaian, senjata tradisional hingga alat musik.

Berkontribusi di bidang ini bukan berarti kita harus menguasai setiap budaya yang ada. Dengan mau mengetahui, mempelajari, mengenalkan bahkan mau membayar untuk hadir di setiap pertunjukan kesenian adalah bentuk nyata kontribusi kita untuk melestarikan kebudayaan Indonesia.

5. Tuntut Ilmu Setinggi-Tingginya dan Gapai Cita-Cita

Belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya merupakan salah satu bukti kemerdekaan hakiki yang saat ini sudah bisa didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh para pejuang kemerdekaan kita terdahulu. Belajar dan tuntutlah ilmu setinggi mungkin demi meraih cita-cita.

Pendidikan yang tinggi memampukan siapapun untuk mewujudkan cita-citanya, memiliki penghidupan yang lebih baik, serta bisa ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2025-02-16 | admin2

Mengenal Politik Uang Dalam PILKADA Mulai Dari Pengertian, Jenis Hingga Sanksinya

Politik uang merupakan tidak benar satu pelanggaran kampanye didalam Pilkada. Biasanya, politik uang pas Pilkada dikerjakan oleh simpatisan, kader atau pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan. Pihak yang terlibat didalam politik uang akan menerima sanksi cocok ketetapan undang-undang. Berikut informasinya.

Pengertian Politik Uang

Dikutip berasal dari unggahan Instagram Bawaslu (bawasluri), politik uang adalah usaha langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan/pemilih sebagai imbalan untuk memilih/tidak memilih calon tertentu atau manfaatkan hak memilih bersama dengan cara tertentu supaya membuat suara tidak sah.

Jenis-jenis Bentuk Politik Uang

Selain uang, politik uang bisa dikerjakan lewat bentuk lain, seperti:

Uang tunai, juga didalam bentuk “serangan fajar” (pemberian uang menjelang hari pemungutan suara);
Transfer uang elektronik (e-wallet, dompet digital, top up saldo);
Uang “sedekah”;
Paket sembako;
Kupon belanja;
Uang pindah dan/atau uang transport, diberikan sebagai pengganti pas kerja pemilih. Misalnya, seorang petani yang selayaknya pergi ke sawah atau ladang, diberikan uang supaya pergi ke TPS untuk memilih calon tertentu;
Hadiah didalam bentuk barang melebihi nilai Rp 1.000.000. Misal, dukungan uang didalam sebuah kesibukan perlombaan atau gerak jalur yang biasanya manfaatkan jenis karcis berhadiah;
Pemberian token listrik;
Barang mengkonsumsi lainnya (alat ibadah, perlengkapan sekolah)
Sumbangan kepada komunitas atau organisasi. Bantuan ini diberikan bersama dengan syarat atau harapan bahwa komunitas tersebut menopang calon tertentu, layaknya pembangunan fasilitas lazim atau donasi ke rumah ibadah;
Iming-iming/janji proyek, kontrak, promosi jabatan, dan lain-lain.

Sanksi Politik Uang

Larangan dan sanksi politik uang didalam penentuan diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berikut bunyinya.

Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016

Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau beri tambahan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara tommys subs Pemilihan dan /atau Pemilih.

Pasal 73 Ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang bersama dengan sengaja laksanakan perbuatan melawan hukum menjanjikan tau beri tambahan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

Mempengaruhi Pemilih untuk tidak manfaatkan hak pilih;
Menggunakan hak memilih bersama dengan cara tertentu supaya membuat suara tidak sah;
Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 187A Ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016

(1)

Setiap orang yang bersama dengan sengaja laksanakan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau beri tambahan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih supaya tidak manfaatkan hak pilih.

Baca Juga :

Manfaatkan hak memilih bersama dengan cara tertentu supaya suara jadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana bersama dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar.

(2)

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang bersama dengan sengaja laksanakan perbuatan melawan hukum menerima dukungan atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).