Infokpujabar – Pengaruh, Peran, dan Tantangan dalam Membangun Negara

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lama menjadi salah satu partai politik yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, PKS terus berkembang dan mematangkan visinya untuk Indonesia yang lebih baik. Salah satu visi yang tengah digalakkan oleh PKS adalah mencapai Indonesia Emas, yang mengacu pada cita-cita sebuah Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan dihormati di dunia internasional pada tahun 2045, di usia 100 tahun kemerdekaannya. Visi ini bukan hanya sekadar impian, tetapi juga sebuah panduan yang diusung oleh PKS dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.

BACA JUGA ARTIKEL SELANJUTNYA DISINI: Bareskrim Duga Operator SPBU-Kades Terlibat Penyelewengan Solar Subsidi

1. Visi Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas adalah sebuah impian besar yang dijadikan sebagai target oleh berbagai elemen bangsa, termasuk PKS. Visi ini bertujuan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pada saat usia Indonesia memasuki satu abad kemerdekaannya pada tahun 2045.

PKS, sebagai salah satu partai yang berada dalam rajazeus login spektrum politik nasional, meyakini bahwa Indonesia dapat mencapai status negara maju dengan berfokus pada tiga pilar utama: pembangunan manusia, ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Untuk itu, PKS memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas dengan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan.

2. Pembangunan Manusia yang Unggul

Salah satu fondasi utama dalam visi Indonesia Emas adalah pembangunan manusia. PKS menyadari bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah kunci utama bagi keberhasilan suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas utama dalam agenda PKS.

PKS memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, dengan menekankan pada pendidikan karakter, peningkatan kualitas guru, serta akses pendidikan yang lebih merata, terutama di daerah-daerah tertinggal. Selain itu, PKS juga mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing SDM Indonesia di tingkat global.

Dalam sektor kesehatan, PKS berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, terjangkau, dan berkualitas. Dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, diharapkan Indonesia dapat memiliki generasi yang sehat dan produktif, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan negara.

3. Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pilar kedua yang sangat ditekankan oleh PKS dalam mewujudkan Indonesia Emas. PKS percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, PKS berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi daerah, dan pengurangan kemiskinan.

PKS mendukung peningkatan sektor-sektor strategis, seperti pertanian, industri kreatif, dan teknologi, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Selain itu, PKS juga mendorong penerapan ekonomi hijau yang ramah lingkungan, di mana pembangunan ekonomi tidak merusak sumber daya alam dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, PKS mengusung prinsip keberlanjutan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang tahan lama dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas

Pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah aspek ketiga dari visi Indonesia Emas yang diusung oleh PKS. Dalam konteks ini, PKS berkomitmen untuk terus memperjuangkan reformasi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

PKS percaya bahwa dengan pemerintahan yang jujur dan bersih dari korupsi, maka berbagai kebijakan publik akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, PKS aktif mendukung berbagai upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.

PKS juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam pemerintahan, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

5. Peran PKS dalam Mewujudkan Indonesia Emas

Sebagai partai yang berkomitmen pada visi Indonesia Emas, PKS tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga berusaha menjadi motor penggerak perubahan tersebut. Dalam berbagai kesempatan, PKS telah menyuarakan pentingnya kolaborasi antar elemen bangsa, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar ini.

PKS juga berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur yang memadai, mulai dari transportasi, energi, hingga konektivitas digital, menjadi kunci penting dalam mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.

Selain itu, PKS mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai alat untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup rakyat. Di era digital seperti saat ini, teknologi menjadi salah satu pendorong utama dalam transformasi ekonomi dan sosial. PKS berkomitmen untuk memperkuat sektor teknologi dan mengembangkan industri digital Indonesia untuk bisa bersaing di pasar global.

Subsidi menggunakan barcode ilegal di Tuban dan Karawang. Polisi menduga tersedia keterlibatan sejumlah pihak, juga operator SPBU.

Bareskrim Polri mengungkap masalah penyelewengan solar subsidi menggunakan barcode ilegal di Tuban dan Karawang. Polisi menduga tersedia keterlibatan sejumlah pihak, juga operator SPBU.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin menyebut dugaan selanjutnya terlihat berasal dari hasil penyelidikan polisi terhadap delapan tersangka yang sudah diamankan. Di Tuban dikira tersedia keterlibatan operator SPBU di dalam perolehan 45 barcode MyPertamina berbeda-beda di dalam satu perangkat.

“Bagaimana mereka meraih barcode ini, pasti mereka sudah bekerja sama bersama operator yang tersedia di SPBU,” kata Nunung di dalam jumpa pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Nunung meyakinkan pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang terlibat di dalam masalah ini, juga operator SPBU. Sedangkan di Karawang, polisi juga mendapatkan dugaan keterlibatan kepala desa di dalam penerbitan surat petunjuk untuk sanggup meraih sejumlah barcode MyPertamina.

Surat tersebut, jelasnya, mestinya diperuntukkan bagi petani. Namun, di dalam praktiknya, surat petunjuk disalahgunakan oleh para pelaku.

“Dari kepala desa memicu petunjuk surat info petani yang berhak untuk meraih barang bersubsidi atau solar bersubsidi. Kemudian itu disatuka oleh para petani, oleh kepala desa. Oleh kepala desa diserahkan, dan (barcode) digunakan untuk membeli solar bersubsidi,” paham Nunung.

Kepala desa yang dikira terlibat adalah Kepala Desa Kamijaya, Dawuan Barat, Karawang. Nunung menyebut pihaknya tetap mendalami peran kepala desa dan pihak lainnya di dalam penerbitan surat petunjuk ini.

Kemudian, Nunung mengatakan solar subsidi yang dibeli di SPBU menggunakan barcode ilegal itu ditunaikan secara berulang. Solar sesudah itu disatuka selanjutnya dijual ulang bersama harga industri.

“Untuk wilayah industri umumnya ya, untuk industri, untuk alat berat, dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan solar industri, bersama solar harga industri,” ucap Nunung.

Memang terkandung selisih harga yang cukup tinggi pada solar subsidi dan nonsubsidi. Hal itu dikira jadi salah satu pemicu praktik ilegal ini.

“Untuk disparitas atau selisih harga, untuk barang bersubsidi atau solar bersubsidi itu harganya Rp 6.800. Sementara mereka menjualnya di atas harga subsidi bersama harga Rp 8.600,” terang Nunung.

Dalam penyelidikan ini, polisi menunjukkan bahwa SPBU di Tuban dan Karawang yang terlibat penyelewengan adalah mahjong slot punya swasta. Meskipun, lanjutnya, solar yang disalurkan berasal berasal dari Pertamina.

“Untuk SPBU yang di Tuban, terkecuali kita memandang berasal dari kodenya, ini adalah punya swasta. Kalau tiap-tiap SPBU itu kan tersedia kodenya punya Pertamina, kodenya tersendiri, nanti swasta juga tersendiri, biarpun itu barang berasal dari Pertamina semuanya,” ujarnya.

Nunung mengimbau penduduk untuk aktif melaporkan terkecuali mendapatkan praktik serupa. Tujuannya supaya penyalahgunaan barang subsidi sanggup langsung diberantas.

“Langkah penegakan hukum ini tentu saja perlu sinergi pada pemerintah dan Kepolisian dan juga partisipasi aktif berasal dari penduduk di dalam mengawasi dan mengimbuhkan Info terhadap praktik-praktik ilegal dan curang di dalam menggunakan penyalahgunaan barang-barang yang bersubsidi oleh pemerintah,” imbuhnya.

Baca Juga : Generasi Produktif dan Perlindungan Anak: Membangun Indonesia di Era Bonus Demografi

Bicara berkenaan politik mungkin Anda langsung berpikir berkenaan partai, presiden, pemilihan lazim dan lain sebagainya yang berhubungan bersama dengan pemerintahan.
Padahal di dalam kehidupan bermasyarakat lingkup kecil layaknya keluarga dan lingkungan sekolah saja juga tersedia yang namanya unsur politik didalamnya.

Sampai selagi ini konsep politik sudah diterapkan di semua dunia. Adanya politik juga mampu menolong proses pemerintahan yang mampu mengatur suatu tanaman untuk jadi lebih baik.

Pengertian Politik

Hal pertama yang akan kami bahas bersama dengan adalah berkenaan pengertian politik. Pengertian politik juga mampu dicermati berdasarkan sejarah yang ada. Secara etimologi arti politik berasal berasal dari bhs Yunani yaitu polis.

Lalu untuk makna berasal dari kata polis sendiri adalah suatu kota yang miliki status negara kota atau city state. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga ikut berkembang di Yunani yang mampu ditafsirkan sebagai proses pertalian yang dikerjakan oleh individu bersama dengan individu lain sehingga mampu raih kebaikan bersama.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah suatu pengetahuan berkenaan ketatanegaraan atau kenegaraan layaknya proses pemerintahan dan juga dasar pemerintahan.

Selain itu politik juga mampu disimpulkan sebagai segala urusan dan tindakan layaknya kebijakan, siasat dan lain sebagainya berkenaan pemerintahan negara atau suatu negara lain.

Politik adalah suatu langkah seseorang di dalam memicu suatu ketentuan terhadap kehidupan berkelompok. Oleh karena itu politik juga mengacu terhadap suatu langkah memicu kesepakatan antar manusia sehingga mereka mampu hidup berdampingan atau berkelompok di dalam suatu suku, kota apalagi hingga di negara.

Lalu untuk pengetahuan politik merupakan tidak benar satu subjek yang mampu dimanfaatkan untuk menolong manusia lebih gampang mengerti apa itu politik. Bisa dibilang kalau pengetahuan politik merupakan suatu pengetahuan yang menolong mengupas konsep pemilihan target politik dan bagaimana raih target berasal dari politik serta segala konsekuensi yang tersedia di dalamnya.

Selain itu pengetahuan politik juga mempelajari berkenaan pemerintahan di dalam segala macam bentuk serta aspek-aspek yang tersedia di dalamnya, baik itu secara teoritis maupun secara praktis.

Sebelumnya pengetahuan politik merupakan cabang berasal dari filsafat. Namun untuk selagi ini, pengetahuan politik lebih banyak diakui sebagai pengetahuan sosial. Dalam ruang lingkup pengetahuan politik juga miliki lebih dari satu cabang. Beberapa diantaranya adalah layaknya filsafat politik, ekonomi politik atau sejarah pemerintahan.

Lalu tersedia juga cii-ciri campuran, layaknya hak asasi manusia, politik komparatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik.

Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Setelah mengerti pengertian politik secara etimologi. Maka penjelasan selanjutnya adalah berkenaan pengertian politik berasal dari lebih dari satu ahli. Sebab tiap tiap ahli miliki pendapat yang tidak sama berkenaan politik itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah lebih dari satu pengertian politik menurut lebih dari satu ahli.

1. Andrew Heywood

Andrew Heywood beri tambahan pengakuan kalau politik adalah kegiatan suatu bangsa yang miliki target untuk mampu membuat, mempertahankan serta mengamandemen ketetapan lazim yang mampu mengatur suatu kehidupan. Hal ini juga berarti kalau politik tidak mampu lepas berasal dari tanda-tanda konflik dan kerjasama.

2. Gabriel A. Almond

Gabriel A. Almond mengatakan kalau politik merupakan suatu kegiatan yang berhubungan erat bersama dengan kendali pengambilan ketentuan publik di dalam kehidupan masyarakat khusus terhadap suatu lokasi tertentu.

Di mana nantinya kendali berikut akan mendapatkan bantuan berasal dari suatu instrumen yang miliki cii-ciri otoritas dan koersif.

3. Teori klasik Aristoteles

Menurut Teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu bisnis yang dikerjakan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama.

4. Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo mengatakan kalau politik mampu disimpulkan sebagai macam-macam kegiatan di dalam proses politik yang berhubungan bersama dengan proses pemilihan target berasal dari proses politik itu sendiri serta melakukan target tersebut.

5. Ramlan Surbakti

Ramlan Surbakti mengatakan berkenaan politik merupakan suatu pertalian antara pemerintahan bersama dengan masyarakatnya bersama dengan target pembuatan dan pelaksanaan ketentuan yang berbentuk mengikat berkenaan bersama dengan kebaikan masyarakat di dalam suatu lokasi tertentu.

6. Roger F. Soltau

Roger F. Soltau mengatakan kalau politik merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari berkenaan negara, target suatu negara, instansi yang akan melakukan target berikut serta pertalian antara negara bersama dengan negara lain dan negara bersama dengan masyarakat yang tersedia di dalamnya.

7. Sri Sumantri

Sri Sumantri beri tambahan penjelasan berkenaan politik yaitu pertalian antar manusia yang dilembagakan di dalam beraneka macam badan politik, baik itu suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

8. Max Weber

Max Weber mengatakan kalau politik adalah suatu sarana perjuangan yang digunakan untuk melakukan politik. Politik juga mampu disimpulkan sebagai perjuangan yang dikerjakan untuk mempengaruhi pendistribusian suatu kekuasaan, baik itu di antara negara maupun salah satu hukum di dalam suatu negara.

9. Kartini Kartolo

Menurut Kartini Kartolo, politik miliki pengertian sebagai kegiatan tingkah laku atau suatu proses yang didalamnya menggunakan sebuah kekuasaan untuk mampu menenangkan beraneka macam ketetapan serta ketentuan yang sudah sah berlaku di tengah kehidupan masyarakat.

10. Hans Kelsen

Hans Kelsen miliki dua penjelasan berkenaan politik itu sendiri, yaitu politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Politik sebagai etik digunakan cocok bersama dengan target manusia ataupun individu sehingga mampu hidup secara sempurna.
Sedangkan untuk politik sebagai teknik yang miliki makna berhubungan bersama dengan langkah atau metode manusia maupun individu di dalam raih suatu target tertentu.

11. Carl Schmidt

Carl Schmidt miliki pendapat kalau politik merupakan suatu dunia yang didalamnya terkandung orang-orang yang mampu memicu ketentuan daripada instansi abstrak.

12. Maurice Duverger

Maurice Duverger miliki penjelasan politik yaitu suatu kemampuan dan kekuasaan lembaga-lembaga atau institusi yang berkenaan bersama dengan otoritas. Yang mana nada akan didominasi oleh lebih dari satu orang diatas orang lain.

13. Joyce Mitchell

Joyce Mitchell mengatakan kalau politik merupakan suatu pengambilan ketentuan kolektif atau pembuatan suatu kebijakan lazim yang dimaksudkan untuk masyarakat secara menyeluruh.

Itulah lebih dari satu ahli yang berpendapat berkenaan pengertian politik.

Ciri-ciri Sistem Politik

Dalam proses politik juga terkandung lebih dari satu ciri. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tanda-tanda berasal dari proses politik menurut David Easton yang dikutip berasal dari buku Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik karya Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M. Si.

1. Sistem Politik Memiliki Unit dan Batasan

Untuk mampu menjalankan suatu proses politik diperlukan unit bersama dengan proses bahu-membahu. Contoh unit yang mampu menjalankan suatu proses politik adalah layaknya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, instansi masyarakat sipil dan lain sebagainya.

2. Memiliki Input dan Output di Dalamnya

Dalam proses politik juga terkandung input dan output di dalamnya. Input sendiri merupakan masukan berasal dari masyarakat yang nantinya dimaksudkan terhadap proses politik. Bentuk input berasal dari masyarakat ini biasanya adalah berbentuk bantuan dan tuntutan.

Secara sederhana bantuan mampu disimpulkan sebagai sebuah bisnis berasal dari masyarakat untuk mampu menolong suatu proses politik sehingga mampu terjadi bersama dengan baik secara terus-menerus.

Sedangkan untuk output sendiri merupakan suatu hasil kerja berasal dari proses politik yang berasal berasal dari input masyarakat atau bantuan maupun tuntutan berasal dari masyarakat. Output mampu dibedakan jadi dua bagian yaitu ketentuan dan tindakan yang biasanya akan dikerjakan oleh pemerintah.

Keputusan berikut juga merupakan implementasi berasal dari tiap tiap tuntutan dan bantuan yang ada. Sedangkan tindakan adalah penerapan yang dikerjakan oleh pemerintah cocok bersama dengan hasil putusan yang sudah dibuat.

3. Memiliki Tingkat Diferensiasi

Ciri yang selanjutnya berasal dari proses politik adalah ada tingkat diferensiasi. Diferensiasi juga mampu disebut sebagai pembedaan pemisah kerja. Hal ini karena tidak sangat mungkin satu instansi mampu merampungkan semua masalah yang ada.

Maka berasal dari itu diperlukan diferensiasi di dalam proses politik sehingga semua mampu terjadi bersama dengan lancar sekaligus mampu terpecahkan bersama dengan tepat.

4. Adanya Integrasi

Meski di dalam proses politik terkandung diferensiasi. Namun selamanya saja aspek integrasi terlalu diperlukan di dalamnya. Integrasi bias https://www.brasserieopera.com/ disimpulkan sebagai keterpaduan kerja antar unit yang berbeda. Hal ini dikerjakan sehingga mampu raih target yang sama bersama dengan baik dan benar.

Baca Juga : Bareskrim Duga Operator SPBU-Kades Terlibat Penyelewengan Solar Subsidi

Indonesia saat ini berada dalam fase penting, yaitu masa bonus demografi, yang berlangsung dari 2012 hingga 2035. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), puncak usia produktif di Indonesia diperkirakan terjadi pada 2020 hingga 2030. Masa ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi bonus demografi ini tidak akan otomatis membawa keuntungan jika tidak diikuti oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, diperlukan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai serta akses merata ke seluruh penjuru negeri. Indonesia telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan. Menurut data BPS, pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03%, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Menyiapkan SDM Berkualitas di Tengah Tantangan

Bonus demografi menciptakan peluang, namun juga tantangan besar, terutama dalam hal memastikan bahwa generasi muda yang masuk dalam usia produktif memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk bersaing secara global. Ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kemampuan Indonesia untuk membangun SDM yang sehat, berpendidikan tinggi, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Namun, di tengah upaya menciptakan SDM unggul, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan anak-anak dan remaja, khususnya terkait berbagai tindak kejahatan. Anak-anak, sebagai bagian penting dari populasi, kerap menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Tindakan kekerasan fisik, seksual, hingga eksploitasi ekonomi sering kali menimpa mereka, menjadikan perlindungan anak sebagai isu krusial yang harus segera diatasi.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak rajaolympus login Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar, menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. “Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) harus dilakukan dengan cepat, baik dari segi pengobatan, rehabilitasi fisik, maupun psikis dan sosial,” ungkap Nahar dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, misalnya, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Bukti-bukti kejahatan dapat hilang jika tidak segera ditindaklanjuti, dan hal ini bisa berdampak pada hak-hak korban yang tidak terpenuhi. Proses hukum yang lambat sering kali membuat pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sesuai, dan korban seolah tidak diakui sebagai bagian dari kasus kriminal.

Selain itu, anak-anak yang menjadi korban juga memerlukan pendampingan psikososial selama proses pengobatan dan pemulihan. Kemen PPPA memastikan bahwa pendampingan ini dilakukan oleh berbagai pihak, seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, serta Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas). Pendampingan ini penting agar proses pemulihan anak dapat berjalan dengan baik dan anak-anak tersebut dapat kembali ke kehidupan sosial yang normal.

Tantangan dalam Stigma Sosial Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

Di samping tantangan dalam penanganan korban, stigma terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi masalah besar. Nahar menjelaskan bahwa masyarakat dan keluarga sering kali tidak siap menerima anak yang telah menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kembali ke lingkungannya. “Ada tantangan ketika anak-anak ini kembali ke masyarakat karena adanya stigma bahwa mereka berbahaya atau akan mengulangi perbuatan melanggar hukum,” ujar Nahar.

Padahal, proses pembinaan di LPKA bertujuan untuk mengubah perilaku anak yang berkonflik dengan hukum, agar mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Menurut Nahar, cara pengasuhan yang salah sejak dini sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak hingga akhirnya melakukan pelanggaran hukum. Pengasuhan yang keras, seperti membentak atau memukul, dapat meninggalkan trauma dan membentuk perilaku yang buruk pada anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk tidak serta merta menyalahkan anak, tetapi juga mengevaluasi metode pengasuhan yang mereka terapkan.

Baca Juga : 5 Hal ini Bisa Jadi Bukti Kontribusi Nyata Untuk Negeri

Kasus kekerasan terhadap anak-anak terus menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemen PPPA, sebanyak 4.749 perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri selama periode Januari hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, 1.352 anak dijatuhi hukuman pidana pokok. Pencurian mendominasi dengan 475 kasus, diikuti oleh 458 kasus perlindungan anak, serta 108 kasus narkotika. Ada juga 25 kasus pembunuhan, 18 kasus kejahatan susila, dan 43 kasus pengeroyokan yang melibatkan anak-anak.