Infokpujabar – Pengaruh, Peran, dan Tantangan dalam Membangun Negara

Pada tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan salah satu janji kampanyenya yang paling ambisius dan berdampak luas: pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini menandai komitmen pemerintahan baru dalam mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tujuan Utama Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat bukanlah sekadar sekolah alternatif, melainkan sebuah konsep pendidikan berbasis kerakyatan yang menempatkan akses dan kesetaraan sebagai prinsip utama. Program ini dirancang dengan misi utama:

1. Menjangkau wilayah terpencil yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai.

2. Mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tanpa pungutan biaya.

3. Menghadirkan kurikulum kontekstual yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

4. Membangun pusat literasi, keterampilan, dan karakter bangsa.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pendidikan adalah fondasi utama membangun masa depan bangsa. Dalam pidatonya, ia menegaskan, “Tidak ada negara yang maju tanpa mencerdaskan seluruh anak bangsanya. Sekolah Rakyat adalah jembatan untuk mewujudkan keadilan pendidikan.”

Ciri Khas Sekolah Rakyat

100 Sekolah Rakyat ini mengusung model pendidikan berbasis komunitas. Artinya, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut andil dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan. Ciri khas lainnya antara lain:

• Gratis biaya pendidikan dan perlengkapan belajar

• Tenaga pengajar kombinasi dari guru profesional dan relawan pendidikan

• Fasilitas dasar lengkap: ruang kelas, perpustakaan mini, akses internet, dan taman bermain

• Kurikulum yang memadukan pelajaran nasional dan lokal, termasuk pertanian, kewirausahaan, dan digitalisasi dasar

• Pendidikan karakter dan kebangsaan sebagai bagian utama proses pembelajaran

Program ini juga didesain agar inklusif terhadap anak-anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas adat yang seringkali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Distribusi dan Tahapan Pendirian

Dalam tahap awal, pemerintah telah memulai pendirian sekolah di 20 provinsi, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Lokasi dipilih berdasarkan survei kebutuhan pendidikan yang melibatkan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil.

Proses pendirian Sekolah Rakyat dibagi dalam beberapa fase:

1. Fase 1 (2025): 30 sekolah rampung dan mulai menerima siswa.

2. Fase 2 (2026): Penambahan 40 sekolah.

3. Fase 3 (2027): Penyelesaian seluruh target 100 sekolah.

Setiap sekolah juga akan menjadi pusat komunitas situs rajazeus yang menyelenggarakan pelatihan orang tua, kegiatan ekonomi lokal, dan forum pemuda.

Dukungan dan Tantangan

Program ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk organisasi pendidikan internasional. UNESCO bahkan menyebutnya sebagai “inisiatif progresif untuk menjembatani ketimpangan pendidikan di negara berkembang.” Di sisi lain, tantangan pun tak kecil, antara lain:

• Ketersediaan guru berkualitas di daerah terpencil

• Transportasi dan logistik pembangunan di daerah sulit dijangkau

• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan

Namun, pemerintah berkomitmen menghadapi semua tantangan itu dengan kolaborasi berbagai pihak—termasuk TNI, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.

Harapan ke Depan

Program Sekolah Rakyat menjadi simbol kebangkitan semangat pendidikan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa 100 sekolah ini hanya awal. Pemerintah menargetkan akan membangun 500 Sekolah Rakyat selama masa jabatannya, jika ekosistem dan anggaran memungkinkan.

Lebih dari sekadar bangunan fisik, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat kecil. Di sanalah harapan-harapan baru lahir—anak-anak dari desa-desa terpencil yang kelak menjadi pemimpin, pengusaha, petani cerdas, dan pemikir masa depan bangsa.

BACA JUGA: Pascapemilu 2024: Dinamika Koalisi dan Proyeksi Kekuasaan Politik Indonesia 2025