Infokpujabar – Pengaruh, Peran, dan Tantangan dalam Membangun Negara

Ketika berbicara mengenai sistem raja zeus politik, banyak negara mengandalkan bentuk demokrasi representatif, di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan politik. Namun, ada satu negara yang menempuh jalan berbeda — Swiss, negara kecil di Eropa yang memiliki sistem demokrasi langsung paling maju di dunia. Swiss tidak hanya dikenal dengan keindahan Pegunungan Alpen dan keju khasnya, tetapi juga karena sistem politik yang sangat partisipatif, netral, dan terdesentralisasi. Di negara ini, rakyat memiliki kekuatan langsung untuk mengubah konstitusi, menggugurkan undang-undang, dan menantang keputusan pemerintah — hal yang jarang ditemukan di negara lain.

Artikel ini akan membahas secara lengkap sistem politik unik Swiss, bagaimana demokrasi langsung dijalankan, struktur pemerintahannya yang kolektif, serta bagaimana model ini menjadi contoh bagi dunia.

1. Demokrasi Langsung: Kekuasaan di Tangan Rakyat

a. Inisiatif Rakyat (Popular Initiative)

Salah satu pilar utama sistem politik Swiss adalah inisiatif rakyat, yang memungkinkan warga negara mengusulkan perubahan konstitusi. Jika minimal 100.000 tanda tangan terkumpul dalam waktu 18 bulan, maka proposal tersebut akan diajukan ke referendum nasional, di mana seluruh rakyat Swiss dapat memberikan suara.

Contohnya, inisiatif untuk melarang pembangunan menara masjid pada 2009 dikabulkan melalui sistem ini, meskipun menuai kritik internasional.

b. Referendum Opsional dan Wajib

Rakyat Swiss juga memiliki hak untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Dengan mengumpulkan 50.000 tanda tangan dalam waktu 100 hari setelah undang-undang disahkan, referendum dapat diadakan untuk membatalkan atau mengukuhkan hukum tersebut.

Referendum wajib dilakukan untuk setiap perubahan konstitusi atau keputusan besar seperti bergabung dengan organisasi internasional.

2. Pemerintahan Kolektif: Tidak Ada Presiden yang Dominan

Swiss tidak memiliki presiden dengan kekuasaan luas seperti di Amerika Serikat atau Prancis. Pemerintahan nasional dijalankan oleh Dewan Federal (Federal Council) yang terdiri dari tujuh anggota. Mereka berbagi tanggung jawab secara kolektif dan bergiliran menjadi presiden setiap tahun — lebih sebagai simbol ketimbang kepala negara eksekutif tunggal.

Keseimbangan ini mencegah kultus individu dalam politik dan menekankan kolektivitas serta konsensus dalam pengambilan keputusan.

3. Politik Multi-Bahasa dan Multikultural

Swiss memiliki empat bahasa resmi — Jerman, Prancis, Italia, dan Romansh — dan sistem politiknya dirancang agar mengakomodasi keragaman budaya dan etnis. Kebijakan harus disampaikan dalam semua bahasa resmi, dan perwakilan dari berbagai wilayah linguistik duduk dalam lembaga pemerintahan.

Kebijakan ini menciptakan stabilitas nasional di tengah keragaman yang bisa saja memicu perpecahan di negara lain.

4. Federalisme yang Kuat: Kekuasaan Daerah Dijunjung Tinggi

Swiss terdiri dari 26 kanton, masing-masing memiliki konstitusi, parlemen, dan sistem hukumnya sendiri. Kanton memiliki otonomi luas dalam pendidikan, kesehatan, perpajakan, hingga kebijakan keamanan lokal.

Desentralisasi ini memberi kebebasan besar pada warga lokal untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, sekaligus memperkuat partisipasi politik dari bawah ke atas.

5. Netralitas Politik dan Hubungan Internasional

Swiss dikenal sebagai negara netral secara politik, dan telah mempertahankan posisi ini sejak abad ke-19. Negara ini tidak bergabung dalam aliansi militer seperti NATO, dan baru bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2002, setelah diadakan referendum nasional.

Namun, Swiss aktif dalam diplomasi internasional dan menjadi tuan rumah berbagai organisasi global, termasuk Palang Merah dan perundingan perdamaian.

6. Partisipasi Politik: Hak dan Tanggung Jawab Warga

Tingkat partisipasi politik di Swiss cukup tinggi, terutama dalam urusan lokal dan referendum nasional. Setiap tahun, warga Swiss dapat memberikan suara dalam 3 hingga 4 referendum besar, selain pemilihan legislatif.

Sistem ini menciptakan warga negara yang sadar politik, terinformasi, dan aktif, karena mereka tahu suara mereka benar-benar memengaruhi kebijakan negara.

Namun demikian, tingkat partisipasi dalam pemilihan umum nasional cenderung lebih rendah, berkisar 40-50%, karena sebagian warga lebih tertarik dengan isu-isu lokal yang lebih langsung berdampak pada kehidupan mereka.

7. Tantangan dalam Sistem Politik Swiss

Meski sistem politik Swiss sangat unik dan partisipatif, ada juga tantangan yang harus dihadapi:

• Kebutuhan akan edukasi politik: Tidak semua warga mampu memahami kompleksitas isu yang diajukan dalam referendum.

• Pengaruh kelompok kepentingan: Kampanye besar dalam referendum sering dikuasai oleh kelompok kaya yang mampu membeli iklan dan memengaruhi opini publik.

• Ketegangan antar kanton: Dalam beberapa kasus, kebijakan yang didukung di satu wilayah bisa ditolak keras di wilayah lain.

Namun, sistem ini tetap dinilai efektif karena transparan dan memberikan rakyat kekuasaan nyata.

Kesimpulan

BACA JUGA: 100 Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo: Komitmen Nyata untuk Pendidikan Merata

Swiss adalah bukti nyata bahwa demokrasi bisa berjalan dengan cara yang berbeda, lebih partisipatif dan terdesentralisasi. Dalam sistem ini, rakyat bukan hanya pemilih yang datang ke TPS setiap lima tahun, tetapi pengambil keputusan aktif yang terlibat dalam arah negara mereka secara langsung.

Dengan struktur pemerintahan yang kolektif, sistem federalisme yang kuat, dan komitmen terhadap netralitas, Swiss menunjukkan bagaimana politik bisa dijalankan tanpa dominasi, tanpa polarisasi tajam, dan dengan fokus pada keseimbangan dan keterlibatan rakyat.

Bagi dunia yang semakin kompleks dan terpolarisasi, politik ala Swiss bisa menjadi inspirasi — bahwa kekuasaan sejati berasal dari rakyat, dan bahwa keterlibatan publik bukanlah beban, melainkan kekuatan.